Dirut pembina BUMDes : Exxon dan Pertamina mencuri inovasi pom mini

Exxon mobil dan Pertamina yang baru saja meluncurkan produk barunya yaitu Pom Mini / Spbu mini di anggap telah melanggar UUD PANCASILA 1945, karena mengharamkan pertamini dan membelenggu masyarakat untuk berinovasi dalam berwirausaha.

Skema pelanggaran UUD PANCASILA 1945 Pertamina sebagai berikut:

“Exxon mobil adalah perusahaan besar yang bermarkas di irving, texas, amerika serikat maka otomatis pendapatan SPBU mini miliknya akan masuk ke kantong milik exxon, sedangkan PT. Pertamina melalui SPBU mininya adalah BUMN milik negara yang telah mengharamkan penjual bensin menggunakan botol atau menggunakan mesin pertamini .di sini tidak ada keperpihakan PERTAMINA ke masyarakat kecil yaitu pedagang bensin yang menggunakan botol atau mesin pertamini. intinya PT. PERTAMINA Lebih membela exxon mobil ketimbang pedagang bensin eceran.

Menimbang UUD 1945

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****

Pasal 33 Salah satunya berbunyi :

PERTAMA

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini bukan untuk melarang pedagang bensin eceran. Maksud pasal ini adalah perwakilan negara wajib mengontrol cadangan dan produksi Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Migas. Terlebih, BP Migas (BHMN) yang mewakili pemerintah. 

 KEDUA

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)”

Namun kenyataanya PT. PERTAMINA & BP MIGAS justru neolib Lebih membela SPBU MINI milik EXXON MOBIL & PERTAMINA, sedangkan pedagang bensin eceran justru di haramkan. padahal sama-sama pedagang bensin juga, hanya beda title, kekuasaan & kekuatan finansial.

KETIGA

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****) Artinya : katanya pelaksanaan pasal ini harus melihat Undang-undang tapi KENYATAANYA banyak UUD BP MIGAS Bertabrakan dengan konstitusi seperti di ungkapkan Bpk HUKUM INDONESIA Prof. Mahfud MD dilink berikut ini : https://nasional.kompas.com/read/2012/11/13/12055149/mk.bp.migas.bertentangan.dengan.uud.1945

Selain itu, Pertamina juga telah membelenggu masyarakat menengah kebawah dengan memberlakukan biaya investasi pom mini sekitar 50-100 juta untuk setiap unit pom mininya, maka dipastikan masyarakat akan susah mendapatkan akses untuk membeli pom mini, berbeda dengan pertamini yang bisa dibeli dngn harga 13jutaan maka akan lebih terjangkau oleh masyarakat.

Ketidak berpihakan ini sempat ditanyakan oleh tim pembina  BUMDes, namun jawaban PT. Pertamina terkesan berteletele misalkan soal keselamatan yang selama ini dibuat alasan PERTAMINA untuk mengharamkan Pertamini, tetapi kenyataanya banyak kasus SPBU PERTAMINA yang meledak. Sebenarnya kasus ledakan yang sering terjadi pada pedagang bensin disebabkan oleh faktor kelalaian pengguna itu sendiri, seperti misalkan merokok saat sedang mengisi bensin.

Catatan : PT. Pertamina selaku perwakilan BP MIGAS harus instropeksi diri jangan serampangan menafsirkan UUD 1945 toh ujung ujungnya tidak mampu melaksanakan, akhirnya mintol  (minta tolong) EXXON MOBIL. contohnya POM MINI bukannya pedagang bensin eceran & Pertamini yang di rangkul, dengan diberikan akses kemudahan, malah exxon mobil yang diajak ena ena.

Silakan tinggal pilih Botol, Pertamini atau Pertamina atau exxon?

Mari kembali lagi ke UUD 1945 (mengkaji dan menelaah UUD 1945) :Hanya ada 2 pedagang bensin eceran yang memiliki legalitas menurut amanah UUD PANCASILA 1945 dan tidak bertabrakan dengan konstitusi, walaupun tidak didukung oleh negara tetapi memiliki kekuatan hukum tetap.

  1. Pedagang bensin eceran menggunakan Botol
  2. Pedagang bensin eceran menggunakan Pertamini.
  3. Pedagang bensin eceran Pertamina melalui pertashop tetapi membutuhkan modal yang lumayan besar

Yang ilegal walau didukung negara adalah EXXON MOBIL karena TIDAK memiliki kekuatan hukum tetap, dan hadirnya EXXON di indonesia merupakan hasil menabrak konstitusi.

 

Catatan : Tulisan ini hanya untuk mengkritik PT. PERTAMINA & BP MIGAS agar membuka mata, bukan untuk presidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *