Sosialisasi pom mini BUMDes

Perihal: SPBU MINI BUMDes

Dimana sebelumnya PT. PERTAMINA melalui manajemen perusahaan masih akan melakukan sosialisasi dan mengkaji BUMDes yang tepat untuk mitra distribusi BBM ke seluruh desa . Karena hal ini merupakan konsep ekonomi kerakyatan maka PT. PERTAMINA mustahil mendistribusikan BBM sendiri, hingga pelosok desa, menghitung jumlah desa di INDONESIA Sekitar 77ribu lebih maka dipastikan dapat membuat bangkrut PT. PERTAMINA. Maka dari itu PT. PERTAMINA lebih baik mengupayakan BUMDes, SPBU dan MASYARAKAT agar saling mendukung dalam hal pendistribusian BBM ke desa.

Menjelaskan sebagai berikut:

Dalam sosialisasi untuk “ mitra distribusi BBM ” ke seluruh desa adapun solusinya yaitu:

Skema Pendistribusian BBM dari SPBU ke SPBU MINI

  1. Pihak BUMDes terkait berkordinasi dengan pihak SPBU tentang suplai BBM ke desa, selanjutnya pihak SPBU akan mengantarkan BBM ke lokasi SPBU MINI di desa.
  2. Mengambil BBM sendiri ke SPBU

Skema Pengelolaan Usaha SPBU MINI

  1. Pihak BUMDes MENGELOLA unit usaha sendiri terdiri dari SPBU MINI dengan sistem roling yang layaknya program siskampling.
  2. Pihak BUMDes bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola SPBU MINI dengan sistem bagi hasil atau hanya sebatas karyawan.

Menimbang usaha ini merupakan kerakyatan maka dari itu agar saling mengerti & memahami, agar terwujudnya kemandirian Desa & Ekonomi kerakyatan. Mengingat negara kita adalah negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan finansial. Atas dasar UUD 1945.

Dapat di sebutkan dalam UUD 1945 BAB XIV NO 4 TENTANG
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

yang berbunyi:

(4) Perekonomian nasional yang disusun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta mendukung pembangunan ekonomi.

untuk mendapatkan mesin SPBU MINI green produk dijamin safety dapat Anda kunjungi di situs pertamini

SEBAGAI BAHAN KAJIAN HUKUM LEBIH DALAM TENTANG KONSEP KERAKYATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 

Sebuah. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara yang bertanggung jawab atas kewajiban segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

b. untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara disetujui dan pembangunan kesejahteraan sosial terencana, terarah, dan pemeliharaan;

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semakin perlu ditingkatkan;

d. Jadi didasarkan pada yang diterjemahkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibuat Undang-Undang tentang Kesejahteraan

Mengingat: Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

: Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB IKETENTUAN UMUM

                                      Pasal 1

1. Kesejahteraan Sosial adalah persyaratan terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat membuat fungsi sosialnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah bantuan yang terarah, terpadu, dan didukung yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara, yang memuat perundingan sosial, Penguatan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan / atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang menggunakan ruang kerja di bidang kesejahteraan sosial.

4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompokmasyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaansosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial,dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasisosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentukoleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

11.  Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai bukan penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *